Mata Kuliah : Sosiologi dan Politik
Dosen : Muhammad Burhan Amin
Topik tugas : Masalah Sosial Sebagai Inspirasi Perubahan( Kasus Kemiskinan )
dan Upaya Pemecahannya
Kelas : 1 EB 18
Dateline Tugas : 6 Maret 2010
Tanggal Penyerahan Tugas : 6 maret 2010
PERNYATAAN
Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam tugas ini kami buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim lain / pihak lain.
Apabila terbukti tidak benar, kami siap menerima konsekoensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.
Penyusun
| NPM | Nama Lengkap | Tanda Tangan |
| 22209124 | DAME MARIA
|
|
Program Sarjana Akuntansi
UNIVERSITAS GUNADARMA
Tahun 2010
BAB I
MASALAH KEMISKINAN
ITENSITAS DAN KOMPLEKSITAS MASALAH
Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik.
Aspek sosial terutama akibat
-terbatasnya interaksi sosial
- penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat
Aspek Produksi
-upah kecil
daya tawar rendah
tabungan nihil
lemah mengantisipasi peluang.
Dari aspek psikologi
akibat rasa rendah diri
fatalisme
malas
terisolir.
dari aspek politik berkaitan dengan
kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan
diskriminatif
posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.
BAB II
LATAR BELAKANG MASALAH
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya. Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini.
Dalam bukunya The Affluent Society, John Kenneth Galbraith melihat kemiskinan di Amerika Serikat terdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (cyclical), dan kemiskinan individu.
Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Kemiskinan musiman atau periodik dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana, sekarang terjadi di
BAB III
PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT
A. MENGEMBANGKAN ITENSITAS DAN KOMPLEKSITAS MASALAH
"Kemiskinan di Indonesia salah satu faktornya adalah masalah mental. Banyak .orang mengaku miskin, sehingga memilih meminta-minta. Tetapi memang ada RTSM yang memang memerlukan bantuan dalam memenuhi hak-hak dasar meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. PKH ini terobosan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi mereka yang sangat miskin yang berhak mendapatkan bantaun tunai bersyarat atau PKH," katanya.
Tujuan program ini adalah meningkatkan kondisi ekonomi, status kesehatan, gizi ibu hamil dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM. Kemudian mendorong angka partisipasi pendidikan anak-anak (usia wajib belajar SD/SMP). Dan, meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan RTSM.Tahun anggaran 2010, PKH dikembangkan di 18 provinsi, 88 kabupaten/kota dan 880 kecamatan. Penerima bantuan ditargetkan sebanyak 720.000 RTSM," kata Akifah menambahkan.Besar bantuan RTSM PKH sebagai berikut, bantuan tetap sebesar Rp 200.000 per tahun, bantuan pendidikan (SD/Madrasyah Ikhtidaiyah Rp 400.000 per tahunj". (SMP/MTS Rp 800.000 per tahun). Bantuan kesehatan Rp 800.000 (untuk balita dan ibu hamil/ menyusui), rata-rata bantuan per RTSM Rp 1.390.000, bantuan minimum Rp 600.000, dan bantuan maksimal per RTSM Rp 2,2 juta per tahun.
B. PEMANFAATAN MODAL SOSIAL
Modal sosial merupakan konsep sosiologi yang digunakan dalam beragam ilmu seperti bisnis, ekonomika, perilaku organisasi, politik, kesehatan masyarakat dan ilmu-ilmu sosial. Semua itu untuk menggambarkan adanya hubungan di dalam dan antarjejaring sosial (wikipedia). Jejaring itu memiliki nilai. Seperti halnya modal fisik atau modal manusia yang dapat meningkatkan produktifitas individu dan kelompok maka modal sosial pun demikian pula. Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya The Forms of Capital membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Dia mendefinisikan modal sosial sebagai "the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalised relationships of mutual acquaintance and recognition”.
Sementara itu James Coleman (1988) berpendapat modal sosial secara fungsi adalah sebagai “a variety of entities with two elements in common: they all consist of some aspect of social structure, and they facilitate certain actions of actors…within the structure”. Dia mengatakan bahwa modal sosial memfasilitasi kegiatan individu dan kelompok yang dikembangkan oleh jaringan hubungan, timbal balik, kepercayaan dan norma sosial. Modal sosial, menurut pandangannya, merupakan sumberdaya yang netral yang memfasilitasi setiap kegiatan dimana masyarakat bisa menjadi lebih baik dan bergantung pada pemanfaatan modal sosial oleh setiap individu.
Menurut Robert Putnam (2006), modal sosial sebagai"the collective value of all ‘social networks‘ and the inclinations that arise from these networks to do things for each other". Dia percaya modal sosial dapat diukur dari besarnya kepercayaan dan timbal balik dalam suatu masayarakat atau di antara individu-individu. Selain itu konsep modal sosial memiliki pendekatan yang lebih pada unsur individual. Investasi dalam hubungan sosial dikaitkan dengan harapan diperolehnya profit dari pasar.
C. PEMANFAATAN INSTITUSI SOSIAL:
i. Organisasi masyarakat
Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.
Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakat negara.
Kata society berasal dari bahasa latin, societas, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata society mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.
ii. Organisasi swasta
Wacana tentang pengentasan kemiskinan kerap didominasi kritik terhadap kurangnya peran swasta, khususnya pengusaha, dalam "perang terhadap kemiskinan". Pengusaha dianggap kurang beramal, kurang menyumbang keuntungan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Karena itu, pemerintah dan banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) gigih mengimbau, termasuk melalui inisiatif corporate social responsibility (CSR) yang akhir-akhir ini banyak bergema.
Namun, pendekatan pemberantasan kemiskinan seperti ini sering menemui jalan buntu. Karena amal sering kali dilihat sebagai beban, pengusaha hanya beramal sejauh imbauan pemerintah dan LSM tanpa usaha mengembangkannya. Maka, sering kali pendekatan ini cenderung tidak berkelanjutan, apalagi karena umumnya amal tidak memberdayakan kapasitas ekonomi sang miskin.
Kebuntuan ini menciptakan frustrasi dan kekecewaan, berujung pada tuduhan bahwa pengusaha mencari keuntungan tanpa peduli sosial. Di lain pihak, pengusaha pun merasa amal yang diminta berlebihan, lebih daripada yang bisa dipertanggung-jawabkan kepada pemilik perusahaan. Selain itu, karena dianggap tidak memberi keuntungan menjanjikan, banyak perusahaan ragu menaruh perhatian khusus pada kelompok miskin sebagai target pasar utama.
Buku terbaru CK Prahalad, The Fortune at the Bottom of the Pyramid (TFBOP), yang dikembangkan dari tulisannya bersama Stuart Hart, menawarkan jalan keluar dari kebuntuan ini. Lewat analisis tajam dan studi-studi kasus yang mengesankan, Profesor Strategi Korporasi dan Bisnis Internasional dari University of Michigan Business School ini mendobrak batasan antara upaya memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan pencarian keuntungan: keduanya bisa berdampingan demi pemberdayaan masyarakat miskin yang berkelanjutan.
***
Pertanyaan awal yang patut diungkapkan, mengapa muncul kebuntuan semacam ini? Kebuntuan ini, menurut Prahalad, berakar dari paradigma yang mempertentangkan keuntungan dan penyediaan kebutuhan orang miskin. Pengusaha beranggapan keuntungan dari upaya memenuhi kebutuhan khusus masyarakat miskin tidak sebanding. Sementara ada anggapan bahwa pemberantasan kemiskinan harus bersifat sosial, tanpa pamrih; pengusaha yang besar dengan menyediakan kebutuhan kaum miskin selalu dilirik penuh curiga.
Anggapan umum ini meremehkan potensi ekonomi yang dimiliki kaum miskin dan Prahalad menunjukkan kekeliruan anggapan ini. "Jika kita berhenti menganggap sang miskin sebagai korban atau beban dan mulai melihat mereka sebagai pengusaha yang ulet dan kreatif serta konsumen yang selalu mencari penawaran terbaik... [maka] empat miliar orang miskin dapat menjadi motor dari... kesejahteraan dunia"
iii. Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial
Grameen Bank (GB) mengedepankan microcredit sebagai kebijakan bagi masyarakat marginal, terutama perempuan. GB adalah Bank yang dikelola secara independen oleh warga miskin dan menolak intervensi sistem perbankan konvensional karena secara ideologis, GB berposisi di kiri terkait dengan preferensi pada kesejahteraan nasabah-nasabahnya sebagaimana konsepsi koperasi. Namun GB tidak anti kanan karena tidak menolak globalisasi dan pasar bebas asal mengikutsertakan si miskin. Jalan tol globalisasi tidak seharusnya dikuasai oleh truk-truk raksasa negara-negara maju dengan menyingkirkan becak-becak di negara dunia ketiga. Kredit mikro didasari asumsi bahwa kewirausahaan tidak harus melulu profit, melainkan sebuah investasi yang digerakkan oleh kesadaran sosial.
